Daftar Plat Mobil RI Lengkap dengan Aturannya
Diterbitkan26 Okt 2026
Plat mobil RI memiliki kode khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan pejabat negara dalam kegiatan resmi. Setiap nomor, mulai dari RI 1 hingga nomor lainnya, dikaitkan dengan jabatan tertentu. Namun, pembagian nomor tersebut dapat berubah mengikuti kebijakan administrasi dan susunan pemerintahan Indonesia.
Jika Anda sering melihat kendaraan dengan pelat nomor RI di jalan raya, memahami arti kodenya dapat membantu mengenali jabatan pengguna kendaraan tersebut. Simak daftar lengkap plat nomor RI, fungsi, ciri-ciri, dan dasar hukum penggunaannya berikut ini.
Apa Itu Plat Nomor RI?
Plat nomor RI merupakan pelat nomor khusus yang digunakan pada kendaraan tertentu untuk kepentingan pejabat negara. Kombinasi huruf RI dan angka berfungsi sebagai identitas kendaraan dalam konteks tugas kenegaraan dan protokoler.
Berbeda dengan plat nomor Indonesia pada umumnya, kode RI tidak mengikuti pola kode wilayah provinsi seperti B untuk DKI Jakarta atau D untuk Bandung. Penomoran tersebut berkaitan dengan jabatan dan penugasan, bukan daerah provinsi tempat kendaraan didaftarkan.
Dalam administrasi kendaraan, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) menjadi bagian dari sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Adapun pelat nomor khusus harus dibedakan dari nomor polisi reguler yang digunakan oleh masyarakat.
Daftar Urutan Plat Nomor Mobil Pejabat RI
Urutan plat nomor mobil pejabat RI kerap digunakan untuk mengenali kendaraan yang membawa pejabat tinggi negara. Nomor tersebut sering dikaitkan dengan Presiden RI, Wakil Presiden, pimpinan lembaga negara, hingga menteri Indonesia.
Berikut daftar lengkap berdasarkan pembagian nomor yang banyak dirujuk. Daftar ini merupakan referensi, bukan daftar penetapan resmi terkini yang telah diverifikasi untuk setiap nomor. Sejumlah jabatan dan nomenklatur di dalamnya berasal dari susunan pemerintahan sebelumnya.
Plat Nomor RI 1 sampai RI 18
- RI 1: Presiden Republik Indonesia.
- RI 2: Wakil Presiden Republik Indonesia.
- RI 3: Istri Presiden.
- RI 4: Istri Wakil Presiden.
- RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
- RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- RI 8: Ketua Mahkamah Agung (MA).
- RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
- RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- RI 11: Ketua Komisi Yudisial (KY).
- RI 12: Gubernur Bank Indonesia.
- RI 13: Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- RI 14: Menteri Sekretaris Negara.
- RI 15: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- RI 16: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- RI 17: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- RI 18: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Perlu diperhatikan bahwa nomor RI 15 hingga RI 18 merujuk pada nomenklatur kementerian dalam susunan kabinet terdahulu. Nama dan pembagian kementerian dapat berubah sehingga nomor yang dikaitkan dengan jabatan tersebut perlu dikonfirmasi kembali.
Plat Nomor RI 20 sampai RI 46
Dalam daftar yang banyak beredar, kelompok berikut dikaitkan dengan sejumlah menteri dan pejabat tinggi pemerintah pusat.
- RI 20: Menteri Dalam Negeri.
- RI 21: Menteri Luar Negeri.
- RI 22: Menteri Pertahanan.
- RI 23: Menteri Agama.
- RI 24: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- RI 25: Menteri Keuangan.
- RI 26: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- RI 27: Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- RI 28: Menteri Kesehatan.
- RI 29: Menteri Sosial.
- RI 30: Menteri Ketenagakerjaan.
- RI 31: Menteri Perindustrian.
- RI 32: Menteri Perdagangan.
- RI 33: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- RI 34: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- RI 35: Menteri Perhubungan.
- RI 36: Menteri Komunikasi dan Informatika.
- RI 37: Menteri Pertanian.
- RI 38: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- RI 39: Menteri Kelautan dan Perikanan.
- RI 40: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- RI 41: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
- RI 42: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
- RI 43: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- RI 44: Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- RI 45: Menteri Koperasi dan UKM.
- RI 46: Jaksa Agung.
Daftar ini memuat nama jabatan yang dapat mengalami perubahan, pemisahan, atau penggabungan. Karena itu, jangan menganggap setiap nomor masih diperuntukkan bagi jabatan yang sama pada kabinet saat ini.
Plat Nomor RI 47 sampai RI 81
Nomor pada kelompok ini dalam sejumlah referensi dikaitkan dengan pimpinan lembaga negara, wakil pimpinan lembaga, dan pejabat khusus.
- RI 47–48: Sekretaris Kabinet dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
- RI 49–51: Wakil Ketua MPR.
- RI 52–54: Wakil Ketua DPR.
- RI 55–56: Wakil Ketua DPD.
- RI 57–58: Wakil Ketua Mahkamah Agung.
- RI 59: Wakil Ketua BPK.
- RI 60: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
- RI 61–62: Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial.
- RI 63: Gubernur Bank Indonesia.
- RI 64: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
- RI 65: Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
- RI 66–74: Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
- RI 75: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- RI 76: Wakil Ketua MPR.
- RI 77: Wakil Ketua DPR.
- RI 78: Utusan Khusus Presiden.
- RI 79: Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- RI 80–81: Utusan Khusus Presiden.
Sebagian jabatan dalam daftar tersebut berkaitan dengan lembaga atau struktur pemerintahan terdahulu. Penetapan nomor untuk kendaraan pejabat negara tidak sebaiknya disimpulkan hanya berdasarkan daftar yang beredar di internet.
Plat Nomor RI 84 sampai RI 100
Kelompok nomor berikut juga tercantum dalam referensi pembagian pelat kendaraan pejabat.
- RI 84: Panglima TNI.
- RI 85: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
- RI 90: Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
- RI 91: Sekretaris Militer Presiden.
- RI 92: Sekretaris Presiden.
- RI 93: Sekretaris Wakil Presiden.
- RI 94: Kepala Protokol Negara.
- RI 99: Utusan Khusus Presiden.
- RI 100: Wakil Menteri Pertahanan.
Nomor yang tidak tercantum dalam daftar di atas tidak otomatis berarti tidak digunakan. Ketersediaan, alokasi, dan penggunaan nomor kendaraan khusus perlu dikonfirmasi kepada instansi yang berwenang.
Apa Perbedaan Plat Nomor RI dan Plat Nomor Kendaraan Biasa?
Plat nomor RI memiliki fungsi identifikasi khusus dalam lingkungan pemerintahan. Sementara itu, nomor polisi reguler digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan yang terdaftar melalui sistem registrasi kendaraan bermotor.
Perbedaan utamanya terletak pada peruntukan dan pola penomorannya.
Menggunakan kode khusus
Pelat RI menggunakan kombinasi huruf RI dan angka yang dikaitkan dengan pejabat atau jabatan tertentu. Sementara itu, pelat nomor mobil reguler umumnya menggunakan huruf kode wilayah, angka registrasi, dan huruf seri di bagian belakang.
Untuk memahami kode kendaraan reguler, Anda bisa membaca panduan kode plat nomor belakang dan daerahnya.
Berkaitan dengan penugasan kenegaraan
Kendaraan yang menggunakan pelat RI umumnya berkaitan dengan kegiatan resmi dan protokoler. Penggunaannya tidak berarti pemilik atau pengguna kendaraan bebas dari ketentuan lalu lintas.
Memiliki administrasi tersendiri
Pelat khusus tetap berada dalam kerangka registrasi dan identifikasi kendaraan. Nomor registrasi, TNKB, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan bagian dari administrasi yang harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Apa Dasar Hukum Penggunaan Plat Nomor RI?
Penggunaan pelat nomor kendaraan di Indonesia mengacu pada peraturan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta ketentuan lalu lintas. Namun, perlu dibedakan antara dasar hukum registrasi kendaraan, hak prioritas di jalan, dan pembagian nomor khusus untuk jabatan pejabat.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur registrasi kendaraan bermotor. Pasal 64 ayat (1) mewajibkan setiap kendaraan bermotor diregistrasikan.
Pasal 134 juga mengatur pengguna jalan yang memperoleh hak utama, termasuk kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia dalam ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, pelat RI tidak otomatis memberikan hak untuk menerobos lampu lalu lintas atau mengabaikan aturan jalan. Penggunaan hak utama tetap harus mengikuti persyaratan hukum dan ketentuan pengawalan yang berlaku.
Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021
Ketentuan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Peraturan ini menggantikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang materi yang sama.
Regulasi tersebut menjadi acuan untuk urusan registrasi, penerbitan STNK, dan TNKB. Anda dapat membaca naskah peraturannya melalui basis data peraturan BPK.
Sementara itu, daftar nomor RI yang dikaitkan dengan jabatan tertentu perlu dikonfirmasi melalui sumber resmi yang relevan. Jangan menyimpulkan bahwa seluruh urutan nomor dalam daftar populer ditetapkan secara eksplisit dalam satu pasal peraturan tersebut.
Ciri-Ciri Pelat Nomor Khusus RI
Ada beberapa ciri yang dapat membantu Anda mengenali pelat nomor khusus RI saat melihat kendaraan di jalan.
Menggunakan kombinasi huruf dan angka
Ciri yang paling mudah dikenali ialah kombinasi huruf RI diikuti angka, seperti RI 1 atau RI 2. Angka tersebut dikaitkan dengan jabatan tertentu dalam referensi penomoran kendaraan pejabat.
Berbeda dari kode wilayah kendaraan
Plat nomor kendaraan biasa memiliki kode wilayah yang menunjukkan daerah registrasi. Sebagai contoh, kode B digunakan pada wilayah Jabodetabek, sedangkan kode D digunakan di wilayah Bandung dan sekitarnya. Pelat RI memiliki pola khusus yang berbeda dari kode wilayah tersebut.
Digunakan sesuai peruntukan
Pelat nomor khusus tidak boleh digunakan sembarangan oleh pemilik kendaraan. Penggunaan TNKB harus mengikuti ketentuan registrasi dan identifikasi kendaraan yang berlaku.
Dapat digunakan dalam kegiatan resmi
Kendaraan pejabat dapat digunakan dalam kegiatan pemerintahan, kunjungan kenegaraan, atau agenda protokoler sesuai penugasan. Pengawalan oleh petugas kepolisian bergantung pada kebutuhan keamanan dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata pada nomor pelat kendaraan.
Apakah Plat Nomor RI Selalu Menunjukkan Jabatan Penggunanya?
Nomor RI sering dikaitkan dengan jabatan pejabat negara, tetapi daftar yang beredar tidak selalu mencerminkan alokasi terkini. Perubahan kabinet, pembentukan lembaga baru, serta perubahan struktur pemerintahan dapat memengaruhi nomenklatur jabatan dan administrasi kendaraan.
Karena itu, informasi mengenai kendaraan milik Presiden Indonesia, Wakil Presiden, menteri, atau pimpinan lembaga sebaiknya dikonfirmasi melalui sumber resmi apabila dibutuhkan untuk keperluan jurnalistik atau administrasi.
Nama mantan presiden, termasuk Joko Widodo, juga tidak cukup untuk menentukan nomor pelat kendaraan tertentu tanpa informasi resmi mengenai kendaraan dan penggunaannya. Identitas pejabat tidak boleh disimpulkan hanya dari pengamatan terhadap kendaraan di jalan.
Ingin Kendaraan Selalu Siap Saat di Jalan? Servis Sekarang di Auto2000!
Mobil yang terawat menjadi kunci kenyamanan dan keamanan saat berkendara, terutama jika Anda harus berbagi jalan dengan kendaraan prioritas seperti mobil plat RI. Jangan sampai kendaraan Anda mengalami kendala teknis yang mengganggu perjalanan.
Auto2000 hadir sebagai solusi tepercaya untuk servis berkala, perawatan sistem mesin, hingga pembelian suku cadang orisinal Toyota. AutoFamily juga bisa melakukan booking service dengan mudah melalui Auto2000 Digiroom.
Di platform ini, Anda dapat melihat mobil Toyota terbaru, memilih aksesoris resmi, dan mendapatkan promo menarik lainnya.
Kunjungi Auto2000 Digiroom sekarang dan jaga performa kendaraan Anda tetap optimal setiap saat!
Promo Terkait
Lihat semuaArtikel Lainnya
Lihat semuaShare With :

AUTO2000 DIGIROOM
Dealer Toyota terbesar di Indonesia yang melayani jaringan jasa penjualan, perawatan, perbaikan dan penyediaan suku cadang Toyota yang terbesar di seluruh Indonesia.







